OJK Kejar Keuntungan Ilegal, Investor Korban Pelanggaran Pasar Modal Siap Diganti Rugi

Daftar isi

01

Era Baru Penegakan Hukum Pasar Modal Dimulai

02

OJK Selesaikan Kajian Mekanisme Pemulihan Dana

03

Bagaimana Dana Pengembalian Akan Dihitung?

04

Kasus DSSA, BREN, dan CUAN Mulai Masuk Tahap Pemulihan

05

Didukung Aturan Baru yang Lebih Kuat

06

Denda Triliunan Rupiah Belum Tentu Jadi Dana Ganti Rugi

07

Fokus Bukan Hanya Menghukum, Tapi Memulihkan

Era Baru Penegakan Hukum Pasar Modal Dimulai

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan langkah yang bisa mengubah cara penanganan pelanggaran di pasar modal Indonesia. Jika selama ini sanksi sering identik dengan denda administratif kepada pelaku, kini arah kebijakannya mulai bergeser ke pemulihan kerugian investor yang menjadi korban.

Lewat mekanisme pengembalian keuntungan ilegal atau disgorgement, OJK tidak hanya mengejar pelaku pelanggaran. Regulator juga berupaya memastikan dana yang diperoleh secara tidak sah dapat dikembalikan dan dialokasikan kepada investor yang mengalami kerugian. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia.

Bagi banyak investor, langkah ini tentu menarik perhatian. Sebab, kerugian akibat pelanggaran pasar modal sering kali meninggalkan pertanyaan besar: apakah dana yang hilang bisa kembali?

OJK Selesaikan Kajian Mekanisme Pemulihan Dana

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa kajian terkait mekanisme tersebut telah selesai dilakukan. Dalam penyusunannya, OJK mempelajari berbagai praktik penegakan hukum di sejumlah negara, termasuk melalui kerja sama dengan Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekadar mengandalkan model lama. Sebaliknya, regulator mencoba mengadopsi praktik yang sudah lebih dulu diterapkan di berbagai yurisdiksi pasar modal dunia.

Kalau dipikir-pikir, langkah ini memang cukup logis. Pasar modal modern bukan hanya soal memberi hukuman kepada pelanggar, tetapi juga bagaimana memulihkan kerugian yang dialami pihak yang dirugikan.

Bagaimana Dana Pengembalian Akan Dihitung?

Dalam implementasinya, OJK akan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran. Setelah itu, regulator akan menghitung keuntungan ilegal yang diperoleh pelaku dan menilai besarnya kerugian yang benar-benar dialami investor.

Menariknya, perhitungan tidak hanya mencakup keuntungan yang berhasil diraih pelaku. Nilai keuntungan yang berhasil dihindari pelaku akibat tindakan pelanggaran juga akan masuk dalam kalkulasi.

Proses ini tentu tidak sederhana. OJK harus memastikan data transaksi, dampak pelanggaran, hingga identitas investor terdampak dapat diverifikasi dengan baik.

Setelah nominal kewajiban pengembalian ditetapkan dan dana berhasil diterima melalui mekanisme yang berlaku, OJK akan menyalurkan kompensasi kepada investor yang berhak secara proporsional. Siapa yang berhak menerima dan berapa besar jumlahnya akan ditentukan berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan regulator.

Kasus DSSA, BREN, dan CUAN Mulai Masuk Tahap Pemulihan

Perhatian pasar saat ini tertuju pada tiga emiten besar yang disebut telah masuk dalam proses perhitungan potensi pengembalian dana dan identifikasi investor terkait.

Ketiga emiten tersebut adalah:

• PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA)
• PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN)
• PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN)

Per 1 November 2026, OJK menyatakan proses penghitungan potensi dana yang dapat dikembalikan serta identifikasi investor yang terkait dengan kasus saham tersebut sedang berjalan.

Meski demikian, regulator belum mengungkapkan berapa nilai dana yang kemungkinan akan dikembalikan maupun jumlah investor yang berpotensi menerima kompensasi. Semua masih bergantung pada hasil investigasi dan proses verifikasi yang berlangsung.

Btw, inilah bagian yang kemungkinan paling ditunggu oleh pelaku pasar. Investor biasanya lebih tertarik mengetahui dampak nyata bagi pemulihan kerugian dibanding sekadar mendengar kabar adanya sanksi terhadap pelanggar.

Didukung Aturan Baru yang Lebih Kuat

Penguatan mekanisme pengembalian dana ini memperoleh landasan hukum tambahan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Aturan tersebut mulai berlaku pada 17 Juni 2026.

Dalam Pasal 100E dijelaskan adanya kewajiban untuk:

• Mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara ilegal.
• Mengembalikan manfaat yang timbul dari kerugian yang berhasil dihindari.
• Memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran.

Sebenarnya, konsep serupa sudah pernah diperkenalkan sebelumnya melalui POJK Nomor 65/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 17/SEOJK.04/2021. Namun, hadirnya dasar hukum baru memperkuat posisi OJK dalam menjalankan mekanisme tersebut secara lebih efektif.

Denda Triliunan Rupiah Belum Tentu Jadi Dana Ganti Rugi

Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, OJK menjatuhkan denda administratif kepada 169 pihak dengan total nilai mencapai Rp2,23 triliun akibat pelanggaran di sektor pasar modal.

Selain denda, OJK juga menjatuhkan sejumlah sanksi lain berupa:

• Enam pencabutan izin.
• Satu pembatalan surat tanda terdaftar.
• Delapan pembekuan izin.
• Dua puluh tujuh peringatan tertulis.
• Lima perintah tertulis.

Namun ada satu hal yang perlu dipahami. Dana denda administratif tersebut tidak otomatis menjadi sumber kompensasi bagi investor yang mengalami kerugian.

Artinya, meskipun jumlah denda yang dikenakan sangat besar, proses penggantian kerugian investor tetap membutuhkan mekanisme tersendiri melalui skema pengembalian keuntungan ilegal yang sedang diperkuat oleh regulator.

Fokus Bukan Hanya Menghukum, Tapi Memulihkan

OJK menegaskan bahwa penegakan hukum di pasar modal tidak selalu berhenti pada tahap pemberian sanksi. Regulator juga mempertimbangkan tingkat pelanggaran, dampaknya terhadap perdagangan efek, penyelesaian kerugian, serta kepentingan investor sebelum menentukan langkah hukum yang diambil.

Pendekatan ini memberi sinyal bahwa orientasi pengawasan pasar modal Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih berimbang. Bukan sekadar mencari siapa yang bersalah, tetapi juga memastikan korban mendapatkan pemulihan yang layak.

Bagi investor, perkembangan ini bisa menjadi kabar positif. Meski prosesnya kemungkinan tidak instan, adanya mekanisme yang lebih jelas untuk mengejar keuntungan ilegal dan mengembalikannya kepada pihak yang dirugikan menunjukkan bahwa perlindungan investor kini mendapat perhatian yang lebih serius dibanding sebelumnya.