Jaksa Tiongkok Minta Sita 61.896 Bitcoin, Koinnya Justru Disimpan di Inggris

Jaksa di Tiongkok meminta pengadilan menyita 61.896,41552945 Bitcoin yang terkait dengan dugaan skema penipuan investasi senilai lebih dari 40 miliar yuan, atau sekitar 5,7 miliar dolar AS.

Menurut laporan CoinDesk yang mengutip media Tiongkok The Paper, koin tersebut justru sudah berada di Inggris dan menjadi objek perkara hukum di dua negara.

Permohonan itu diajukan ke Pengadilan Rakyat Menengah Kedua Tianjin, yang menerima berkas pada 28 September dan mengumumkannya pada 13 Oktober.

Pengadilan membuka masa enam bulan bagi para korban dan pihak berkepentingan lain untuk ikut serta dalam perkara, dengan sidang menyusul setelah masa pemberitahuan berakhir.

Daftar isi

01

Duduk Perkara Dugaan Penipuan

02

Mengapa Koinnya Ada di Inggris

03

Sorotan bagi Pemantau Kripto

Duduk Perkara Dugaan Penipuan

Kasus ini berpusat pada Qian Zhimin, yang diduga sebagai pengendali Tianjin Lantian Gree Electronic Technology.

Jaksa menuduh perusahaan itu menjual produk manajemen kekayaan tanpa izin di seluruh Tiongkok pada April 2014 hingga Agustus 2017, dengan menjanjikan jaminan pokok dan imbal hasil tinggi.

Skema tersebut menghimpun lebih dari 40,378 miliar yuan dari lebih dari 102.000 investor. Para investor dilaporkan kehilangan hampir 20 miliar yuan.

Menurut dugaan jaksa, dana itu tidak dipakai membiayai bisnis nyata, melainkan untuk membayar investor sebelumnya, menjalankan proyek investasi palsu, membeli Bitcoin, serta mengakuisisi properti, mobil, dan perhiasan.

Qian kemudian meninggalkan Tiongkok pada 2017 dan menetap di Inggris. Otoritas Inggris menyita asetnya, termasuk lebih dari 61.800 Bitcoin serta bitcoin cash, bitcoin gold, bitcoin SV, ripple, dogecoin, uang tunai, perhiasan, dan kepemilikan investasi.

Pada 2025, Qian dijatuhi hukuman 11 tahun 8 bulan di Inggris setelah mengaku bersalah atas pelanggaran terkait mata uang kripto yang diperoleh secara ilegal dan pencucian uang.

Mengapa Koinnya Ada di Inggris

Permohonan penyitaan di Tianjin menyangkut koin yang sudah disimpan di Inggris, sehingga penyelesaiannya bergantung pada dua sistem hukum. Pada 12 Oktober, Pengadilan Tinggi Inggris memutuskan bahwa hukum Tiongkok, bukan hukum Inggris, yang mengatur pertanyaan hukum di balik klaim para korban atas lebih dari 61.000 BTC.

Namun putusan itu tidak menentukan apakah masing-masing penggugat benar-benar memiliki koin tersebut.

Putusan tersebut tidak berarti para korban tidak akan pernah bisa memulihkan koin mereka. Pengadilan meminta penilaian apakah para korban memiliki klaim kepemilikan berdasarkan hukum Tiongkok, dengan sidang lanjutan yang diperkirakan akan digelar.

Pengacara bagi sejumlah korban berupaya mengajukan banding atas putusan itu.

Di sisi lain, pengadilan Tiongkok menyatakan bahwa korban yang tidak ikut serta dalam masa enam bulan tersebut tetap dapat mengajukan pengembalian dana dari aset yang berhasil dipulihkan.

Bagi pembaca yang belum terbiasa, Bitcoin adalah aset kripto yang dicatat di blockchain, yaitu buku besar digital bersama, sehingga jejak perpindahannya bisa dilacak meski asetnya berpindah yurisdiksi.

Sorotan bagi Pemantau Kripto

CoinDesk menyebut kasus ini sebagai salah satu dugaan penipuan terkait kripto terbesar di Tiongkok.

Laporan itu juga mencatat bahwa simpanan Bitcoin tersebut bisa jadi jauh lebih bernilai saat ini dibandingkan ketika disita, meski tidak merinci angka nilai pada saat penyitaan.

Perkara ini muncul di tengah perdebatan regulasi aset digital yang lebih luas.

Di Amerika Serikat, enam organisasi blockchain, yaitu Chainlink Labs, Cardano Foundation, Hedera, Aptos Labs, Ava Labs, dan Stellar Development Foundation, mengirim surat bersama tertanggal 20 Oktober yang meminta Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) menegaskan status aset kripto yang tergolong komoditas digital agar tidak diperlakukan sebagai sekuritas.

Surat itu masih berupa masukan terhadap rancangan regulasi, bukan keputusan SEC yang berlaku.

SEC memperkenalkan rancangan kerangka regulasi kripto pada Agustus 2026 dan membuka konsultasi publik sekitar 60 hari, yang menghasilkan sekitar 140 komentar dari pelaku industri dan akademisi hukum.

Salah satu pembahasannya mencakup conditional safe harbor, yakni perlindungan hukum bersyarat bagi token tertentu bila memenuhi ketentuan regulator.

Bagi pemula di pasar valuta asing, kasus ini lebih merupakan peristiwa hukum dan regulasi ketimbang sinyal arah harga. Penyitaan aset oleh otoritas menyangkut proses peradilan dan pengembalian dana korban, bukan transaksi pasar harian.

Sampai kini, permohonan jaksa Tiongkok masih berjalan di pengadilan dan belum ada keputusan akhir atas kepemilikan koin tersebut.